Polisi Diminta tak Kaku Maknai Definisi Pelanggaran Pemilu
jpnn.com - JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak pihak kepolisian tidak kaku menilai dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan partai politik.
Karena tidak mungkin parpol secara gamblang memuat tiga unsur pelanggaran dalam materi iklan yang disiarkan sejumlah media massa, di luar jadwal kampanye yang ditetapkan.
“Saya yakin orang-orang partai memiliki tim media yang ahli-ahli. Tidak mungkin kemudian keluar dari ketetapan aturan tertulis. Misalnya dengan mengatakan pilihlah partai A pada tanggal 9 April atau pilihlah saya sebagai calon presiden,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad, di Jakarta, Kamis (6/3).
Menurut Muhammad, dari hasil diskusi dengan sejumlah pakar komunikasi yang kemudian dikolaborasi dengan pakar-pakar pidana, Bawaslu dan sejumlah gugus tugas kepemiluan masing-masing KPU, KIP dan KPI menyimpulkan beberapa hal terkait siaran yang diduga terindikasi kampanye pemilu.
Antara lain, jika dalam sebuah penayangan tokoh parpol atau pemeran utama pada siaran tersebut mengeluarkan simbol-simbol, misalnya mengangkat jari tangan, dapat dikategorikan ajakan.
“Definisi literally penayangan sebuah acara dapat dikategorikan kampanye jika memenuhi unsur kumulatif. Di mana harus ada subjek, visi misi program dan ajakan. Nah kami sekarang ini agak 'mempressure' penyidik kepolisian untuk tidak kaku menerjemahkan definisi ajakan itu. Tanda-tanda positifnya semakin baik. Polisi mulai menolak definisi ajakan itu, tidak harus keluar dari mulut capres dan cawapres misalnya, walau pun sekarang belum ada capres atau cawapres,” katanya.
Menurut Muhammad, pihak kepolisian diajak tidak kaku menerjemahkan definisi pelanggaran kampanye, karena jika demikian sampai akhir masa penyelenggaraan pemilu, tidak akan ada pelanggaran yang dapat dijerat secara hukum.
“Alhamdullah koordinasi terakhir di Gakumdu (sentra penegakan hukum terpadu) sudah ada kompromi-kompromi terkait definisi dan substansi ajakan (pada penayangan acara parpol di media massa).(gir/jpnn)
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak pihak kepolisian tidak kaku menilai dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan partai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Survei Trust Indonesia: Bassam-Helmi Jadi Pemenang Pilbup Halmahera Selatan
- Gelar Doa Bersama, Timses RIDO: Isi Masa Tenang dengan Hal Positif
- Pemuda Kristen Jakarta Kecam Pernyataan Bermotif SARA Menteri Maruarar Sirait
- 3 Pejabat Pemkab Banggai jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu 2024
- Pakar Politik Menyamakan Jokowi dengan Pembunuh Berdarah Dingin, Ini Sebabnya
- Beredar Surat Instruksi Prabowo untuk Pilih Ridwan Kamil, Ini Penjelasannya