Polisi Dinilai Kebablasan Periksa Media
Jumat, 20 November 2009 – 21:50 WIB

Polisi Dinilai Kebablasan Periksa Media
JAKARTA - Pemanggilan pimpinan media massa, masing-masing dari Harian Kompas dan Sindo, oleh Polri, terus menuai kritik. Pemanggilan itu, menurut anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr Laode Husein SH MH, tidak layak dan menjadi kontraproduktif. "Seharusnya periksa dulu Anggodo (Anggodo Widjojo, Red) dalam kasus dugaan suap, karena sudah memberikan pengakuan," kata Laode kepada JPNN, Jumat (20/11) malam.
Laode menilai, publikasi rekaman di Mahkamah Konstitusi itu menjadi legal karena atas permintaan Hakim Ketua MK melalui sidang pengadilan, bukan permintaan pribadi Mahfud MD. Oleh karena itu, karena sidangnya yang juga terbuka, maka ia menilai tidak ada masalah dengan pemuatan tersebut di media massa.
Baca Juga:
Senada dengan itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem menilai bahwa kepolisian kembali membuat blunder atas langkah tersebut. Alasannya, Anggodo tetap dibiarkan bebas, tidak ditetapkan sebagai tersangka, tetapi media yang memuat transkrip rekaman percakapan Anggodo malah dipanggil.
"Pembatalan oleh Kadiv Humas Mabes Polri itu hanya menunjukkan betapa tidak profesionalnya polisi, bahkan di tingkat Mabes," kata Wakil Ketua Majelis Pakar PPP ini.
JAKARTA - Pemanggilan pimpinan media massa, masing-masing dari Harian Kompas dan Sindo, oleh Polri, terus menuai kritik. Pemanggilan itu, menurut
BERITA TERKAIT
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045