Polisi Garap 11 Saksi dari BP Batam Untuk Kasus Lahan
jpnn.com, BATAM - Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Barelang memeriksa sebelas orang saksi dari Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait penyidikan kasus pengalokasian dan gali uruk kawasan hutan lindung kepada perusahaan swasta.
“Sampai saat ini kami melakukan pemeriksaan terhadap BP Batam itu sebanyak 11 orang, salah satunya Direktur Lahan Pak Ilham,” ujar Kasatreskrim Polresta Barelang AKP Giadi Nugraha di Batam, Selasa.
Giadi mengatakan sejak Senin (26/8) hingga hari ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah staf BP Batam yang dipanggil sebagai saksi. Salah satu saksi yang dipanggil, yakni Direktur Pengelolaan Pertahanan Batam Ilham Eka Hartawan.
Menurut Giadi, para pihak yang diperiksa tersebut masih berstatus saksi, dan perkara masih dalam tahap penyidikan.
Terkait apakah ada saksi lain yang akan diperiksa, Giadi menyebut masih dalam proses pendalaman.
“Saat ini masih kami dalami. Setelah (pemeriksaan) ini akan diskusi ke penyidik dan disampaikan lebih lanjut,” ujarnya.
Pemeriksaan saksi BP Batam ini dilakukan setelah sebelumnya Rabu (21/8), Penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polresta Barelang menggeledah ruang asrip di Kantor BP Batam dalam rangka mencari alat bukti yang dibutuhkan untuk proses penyidikan perkara dimaksud.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen yang disita dari ruang arsip BP Batam. Penyidik mengklaim sudah mendapatkan dokumen yang dicari terkait penyidikan yang sedang dijalankan.
Penyidik dari Polresta Barelang memeriksa sejumlah saksi dari Badan Pengusahaan Batam untuk kasus lahan.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Soal Bentrokan di Rempang, Kompolnas Awasi Kerja Polisi
- Ini Penjelasan Polisi soal Bentrok di Rempang
- Kecewa, Anggota Komisi VI DPR Minta M Rudi Mundur dari Jabatan Kepala BP Batam, Ini Penyebabnya
- Yusril Minta Perlindungan Hukum Pada Presiden Terkait Kasus Lahan di Musi Banyuasin
- Jumhur Usul PSN Dikelola Negara Karena Banyaknya Kasus Lahan