Polisi Jaga Perbatasan, Cegah Mobilisasi Massa Masuk Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian tak hanya mengamankan gedung Mahkamah Konstitusi yang mengagendakan pembacaan putusan sidang sengketa pemilihan presiden, Kamis (20/8). Namun juga mencegah kemungkinan pergerakan massa dari luar Jakarta yang hendak masuk ke ibu kota.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny Sompie menjelaskan bahwa pelaksanaan pengamanan diarahkan pada upaya pencegahan.
Seperti upaya pencegahan terjadinya gangguan jalannya sidang, para hakim MK, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, semua yang nantinya hadir di dalam sidang.
"Dan semua upaya pencegahan terjadinya pergerakan dari luar Jakarta masuk ke kota Jakarta," kata Ronny di Mabes Polri, Kamis (20/8).
Karenanya, Ronny melanjutkan, perbatasan antara Jakarta dengan Jawa Barat juga disiapkan di 14 titik pengetatan. Namun, Ronny ogah membeber di mana saja 14 titik pengetatan tersebut.
"Saya kira itu merupakan bagian dari rahasia karena 14 unit pencegatan itu kalau disampaikan kepada kawan-kawan akan membahayakan kawan-kawan kami," katanya.
Ronny pun menjelaskan, ada tujuh titik pengetatan di daerah Banten ke arah Jakarta. "Itu juga kita siap mencegah massa untuk masuk ke Jakarta," ujarnya.
Kemudian, kata Ronny, Polda Metro Jaya saat ini dibantu 20 SSK Brimob dari 10 Polda di Indonesia.
Selain Polda Metro Jaya, ada Polda Banten Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, Polda Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.
JAKARTA - Kepolisian tak hanya mengamankan gedung Mahkamah Konstitusi yang mengagendakan pembacaan putusan sidang sengketa pemilihan presiden, Kamis
- Pimpinan KKB Kabur dari Lapas Wamena, Satgas Cartenz: Kami Kejar Sampai Tertangkap Kembali
- Serangan Umum 1 Maret, Klaim & Versi (daripada) Soeharto
- Hadirkan Poliklinik Women & Children, RS Mitra Keluarga Bekasi Janjikan Layanan Komprehensif
- Berdialog dengan Fadli Zon, Putu Rudana: Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?