Polisi-Jaksa, Keroyok Proyek Dishub NTB

jpnn.com - MATARAM – Desakan DPRD NTB untuk mengusut lima proyek Dinas Perhubungan (Dishub) NTB yang diduga bermasalah disambut aparat kepolisian dan kejaksaan. Dua lembaga penegak hukum ini berjanji menindaklanjuti permintaan perwakilan rakyat tersebut.

“Kalau memang ada indikasi penyimpangan, saya akan perintahkan untuk diselidiki,” kata Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono di Musola Polda, kemarin.

Seperti diketahui, Dewan menuding proyek yang dikerjakan melalui Dishub NTB bermasalah. Di antaranya, pembangunan lanjutan terminal haji di Bandara Internasional Lombok (BIL), pembangunan Pelabuhan Telong Elong di Lombok Timur, pembangunan jembatan timbang Poto Tano, Jembatan Timbang Lembar, dan terminal Ginte di Dompu.

Kapolda NTB kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat mengambil langkah sebelum adanya laporan masuk. “Kalau ada laporan, kita pasti usut,” tegas jenderal bintang satu ini.

“Kita tetap bersinergi dengan kejaksaan. Menjaga etika sebagai lembaga penegak hukum. Jangan sampai tumpang tindih,” tandasnya seperti dilansir Harian Lombok Post (Grup JPNN.com).

Sebelumnya, Kajati NTB Martono mengatakan, indikasi penyimpangan pembangunan jembatan timbang akan ditindaklanjuti. Untuk itu, informasi dari berbagai sumber akan dihimpun. “Kita akan usut jika memang ada indikasi penyimpangan,” katanya.

Martono mengaku sudah memerintahkan intelijen untuk mengumpulkan informasi. Bahkan, ia berjanji segera menerbitkan surat perintah tugas dan disusul surat perintah operasi intelijen untuk menelusuri dugaan korupsi pada pembangunan jembatan timbang itu.

“Kita lidik intelijen dulu. Itupun kalau ada indikasi korupsi,” pungkasnya.(jlo/r3/fri/jpnn)