Polisi Malaysia Tembaki WNI, SBY Diminta tak Membisu

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mempertanyakan tindakan Polisi Diraja Malaysia yang menembak empat orang Warga Negara Indonesia (WNI) 11 Oktober 2013 lalu.
"Apapun alasannya, pemerintah SBY perlu mempertanyakan kepada pemerintah Malaysia, apakah demikian prosedur penanganan terhadap orang-orang yang dianggap pelaku kriminal," kata Rieke dalam siaran persnya, Rabu (16/10).
Dikatakan Rieke, banyak kasus penembakan WNI di Malaysia tanpa ada pembuktian tuntas secara hukum. Misalnya penembakan TKI asal Madura yang dinyatakan salah tembak. Namun, "dipeti-eskan" dan tak ada sanksi terhadap pelaku salah tembak. Padahal tindakan itu menewaskan rakyat Indonesia.
Sebelumnya empat TKI asal Flores, NTT bernama Gaspar, Dedi, Markus dan Reni secara brutal ditembak mati oleh Polisi Diraja Malaysia. Tiga TKI asal Sampang, Madura bernama Musdi, Abdul Sanu dan Muklis yang mengalami nasib serupa.
Ada juga tiga TKI asal NTB, bernama Herman, Abdul Kadir Jaelani dan Mad Noon ditembak oleh Polisi Malaysia di Port Dickson. Hal yang sama juga dialami tiga TKI asal Lumajang dan Sampang Madura bernama Sumardiono, Marsudi dan Hasbullah dan banyak WNI lainnya.
Rieke meminta Pemerintah SBY tidak membisu dan tidak membiarkan rakyat ditembak mati tanpa alasan yang jelas. "Sekali lagi ini soal harga diri sebuah bangsa. Pemerintahan yang diam terhadap penembakan rakyatnya sama artinya dengan jadi bagian dari pelaku pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri!," tegas politikus PDIP itu.
"Ayo Pak SBY daripada marah-marah soal Bunda Putri, marahlah karena rakyatmu ditembak mati di negara orang tanpa kejelasan kasus dan prosedural hukum," sambungnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mempertanyakan tindakan Polisi Diraja
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Waspada Hujan Hari Ini di Sejumlah Wilayah di Indonesia
- 5 Berita Terpopuler: Revisi UU ASN Mengubah Sesuatu, Ada Pasal yang Dipersoalkan, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Ma'ruf Amin Sebut Lebih Baik Kirim Bantuan Ketimbang Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia
- Muncul Penolakan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, Mensos Merespons Begini
- Cak Imin: Tadi Presiden juga Menelepon Saya
- Pernyataan Terbaru Mensos soal Soeharto Pahlawan Nasional