Polisi Waspadai Preman Modus Baru
Setelah Jasa Pengawalan Gulung Tikar
Rabu, 26 November 2008 – 05:06 WIB
JAKARTA - Perang terhadap preman yang ditabuh 2 November lalu dinilai berdampak positif bagi ketenteraman masyarakat. Begitulah hasil analisis dan evaluasi (anev) yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri. Selama tiga minggu pelaksanaan penertiban preman, Mabes Polri menangkap sekitar 11 ribu orang. Penangkapan dilakukan polda dan jajarannya di seluruh Indonesia. ’’Ini masih berlanjut,’’ kata Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji. Bagaimana memastikan bahwa preman yang dilaporkan ditindak polisi? ’’Kami memantau lewat laporan yang masuk ke nomor-nomor telepon itu dengan berjenjang. Direskrim setiap polda sebagai supervisi dan jumlah (akhir) akan dihitung oleh Rorenmin Bareskrim,’’ jawab Wakabareskrim Irjen Pol Paulus Purwoko di Mabes Polri kemarin (25/11).
Langkah polisi selanjutnya adalah mewaspadai premanisme modus baru, terutama di jalanan. Kewaspadaan itu perlu dikedepankan seiring dengan kemungkinan segera gulung tikarnya jasa-jasa pengawalan kendaraan karena disapu razia polisi.
Baca Juga:
Salah satu caranya adalah memasang spanduk berisi nomor telepon pejabat polisi di daerah untuk memudahkan mereka yang hendak melapor. Kabareskrim mengeluarkan perintah khusus terkait hal itu. Spanduk-spanduk tersebut nanti berisi nomor telepon pejabat polisi, mulai Kapolsek, Kapolres, hingga Kapolwil. Spanduk akan dipasang di setiap tempat strategis agar mudah dilihat sopir. Polisi yang tidak mau membagi nomor hotline kepada masyarakat akan ditindak.
Baca Juga:
JAKARTA - Perang terhadap preman yang ditabuh 2 November lalu dinilai berdampak positif bagi ketenteraman masyarakat. Begitulah hasil analisis dan
BERITA TERKAIT
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan