Politik Anggaran Tak Berpihak Rakyat

JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Indonesia, Donny Gahral Ardian menilai politik anggaran di negeri ini tak berpihak kepada rakyat. Ia mencontohkan, dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk kebutuhan birokrasi dari tahun 2005- 2012 mengalami kenaikan 21 persen. Sementara anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak, turun sampai 53,6 persen.

Menurut dia, hal ini menunjukkan birokrasi yang digemukkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dengan mengorbankan hak rakyat atas bahan bakar yang murah. "Menjadi tidak tepat kalau alasan harga minyak internasional naik (lalu menaikkan BBM), tapi lebih kepada politik anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat," kata Donny, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (5/3).

Karenanya, Donny menegaskan, lebih bijak jika SBY-Boediono memikirkan ulang pengurangan subsidi BBM dan mulai mengefisienkan anggaran untuk birokrasi dari pusat sampai daerah. Menurutnya, penghematan anggaran birokrasi dan lainnya yang tidak perlu dapat dipakai untuk mempertahankan subsidi BBM. "Keputusan tepat bisa menyelamatkan pamor pemerintahan," ujarnya.

Ia menambahkan lagi, harusnya pemerintah berpikir cerdas dan membuka keberpihakannya  kepada rakyat, karena bagaimana pun juga kebijakan yang salah akan menimbulkan rasa sakit pada masyarakat Indonesia. Ia menilai kebijakan ini juga bisa jadi momentum untuk mengevaluasi kinerja SBY boediono di bidang perekonomian. "Khusunya kebijakan fiskal," tegasnya. (boy/jpnn)