Politik Dinasti Menghambat Ekonomi Inklusif Indonesia

Politik Dinasti Menghambat Ekonomi Inklusif Indonesia
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas. Foto: tangkapan layar/ANTARA/Syaiful Hakim

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson, Johan mengatakan bahwa demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju, karena keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Amburadulnya pemerintahan Jokowi pada periode kedua, menurut Johan, merupakan ancaman bagi perekonomian.

"Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu. Indonesia sudah lampu kuning. Makanya situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi sudah terancam, dipicu oleh skandal MK," ujar Johan.

Menutup paparannya Johan minta para pemilih untuk memilih capres dan cawapres yang punya jejak rekam "governance", yang baik yang secara obyektif terpantau ada di paslon 03, mengingat paslon 02 penuh dengan catatan kelam masa lalu dan rekrutmennya juga cacat etik.

Pilihan yang tepat akan menjamin masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia yang lebih cerah. (dil/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Model politik eksklusif, contohnya yang dilakukan melalui politik dinasti, dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News