Politik Ekonomi Kerakyatan Dinilai Salah Sasaran

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Abdilla Fauzi Achmad mengatakan pembangunan ekonomi kerakyatan harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang dampaknya bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang berada pada cluster berpendapatan tinggi.

“Pada setiap era pemerintahan, pembangunan selalu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi kerakyatan diterapkan maka akan terwujud pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Karena prinsipnya, pembangunan ekonomi itu harus equal dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Abdilla Fauzi Achmad di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (18/7).

Kendati demikian, lanjutnya, isu ekonomi kerakyatan bukan isu yang baru baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang berbeda saat ini cuma soal format pendekatan pembangunan ekonomi rakyat yang lebih memihak secara utuh pada sekelompok besar masyarakat yang marginal. Pembangunan ekonomi memang semestinya harus mendapat sokongan intervensi keberpihakan dari otoritas. "Keberpihakan ini sepantasnya dialamatkan pada sekelompok besar rakyat dengan kondisi perekonomian yang terpuruk," tegasnya.

Dalam banyak kasus, malahan intervensi yang diharapkan untuk mengkonstruksi keseimbangan antar pelaku ekonomi mengalami distorsi dan hasilnya bisa lebih buruk daripada membiarkan pasar bekerja menurut maunya sendiri tanpa ada campur tangan, imbuhnya.