Politik Kekerabatan Membajak Demokrasi

JAKARTA - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Siti Zuhro menyebut fenomena "Banten" sebagai indikasi menguatnya politik kekerabatan. Menurut dia, dalam konteks demokratisasi, gejala itu justru menjadi kendala dalam proses transformasi demokrasi prosedural ke demokrasi esensial.

Zuhro menyampaikan, demokrasi esensial seharusnya berkorelasi positif terhadap terciptanya pluralisme aktor. Dalam politik kekerabatan, yang terjadi justru sebaliknya."Artinya, aktor yang muncul dalam proses demokrasi ini berputar di sekitar itu-itu saja. Tidak muncul variasi aktor," katanya kepada Jawa Pos kemarin (10/3). Penulis buku Model Demokrasi Lokal itu menegaskan, pola politik kekerabatan sebenarnya telah membajak demokrasi.

Para elite itu, kata Zuhro, "menunggangi" prinsip demokrasi yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau memilih. "Mereka berperilaku seolah-olah mengikuti proses demokrasi. Padahal, mereka membajak demokrasi itu," kritiknya.

Selain Banten, gambaran politik kekerabatan tersebut kental di Sulawesi Selatan. Dalam konteks yang sedikit berbeda, hal itu juga muncul di Bali. "Mereka yang memang keturunan tertentu dan punya modal dianggap seperti keluarga Kennedy di AS. Tetapi, keluarga Kennedy kan tidak norak begitu," kata Zuhro.