Politik Kekerabatan Membajak Demokrasi

Mengentalnya politik kekerabatan itu, lanjut Zuhro, dikhawatirkan membawa banyak efek negatif. Yang paling utama adalah menghambat semangat transparansi dan akuntabilitas. "Politik kekerabatan ini memberi peluang menguatnya nepotisme, patron klien, patrimonalisme, dan sistem rekrutmen yang tidak transparan dengan berbagai turunannya," beber doktor ilmu politik dari Curtin University, Perth, Australia, itu.

Dia menegaskan, politik kekerabatan merupakan bahaya laten terhadap demokrasi. "Maka, gejala ini harus terus-terusan kita kritisi," ujar Zuhro. Kunci untuk memangkas politik kekerabatan adalah berjalannya secara optimal mekanisme check balances. Bukan saja antarlembaga daerah, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melainkan mencakup juga semua lembaga non-pemerintah di daerah. "Pers lokal, LSM lokal, bagaimana peran mereka sebagai watch dog," katanya.

Zuhro menambahkan, parpol sebagai pilar utama demokrasi juga penting untuk dibenahi. Apalagi, rekrutmen kepemimpinan daerah dan nasional dimulai dari parpol. "Bagaimanapun, aktor dan elite parpol ini mendinamisasi demokrasi melalui perilakunya. Kalau perilakunya sudah bagus, kompatibel dengan demokrasi universal, demokrasi tidak akan dibajak lagi," tegas Zuhro. (pri/c6/tof)