Politik Lokal Dikhawatirkan Berimbas ke Alokasi BOS di APBD
Senin, 10 Oktober 2011 – 00:10 WIB

Politik Lokal Dikhawatirkan Berimbas ke Alokasi BOS di APBD
“Kalau dulu, kepala sekolah tidak bisa protes ke pemda sehubungan dengan keterlambatan BOS karena takut dimutasi dan lainnya. Nah, sekarang ini mereka bisa protes, dan tidak akan kena sanksi,” ungkapnya.
Nuh pun tak menampik jika pemerintah dituding plin-plan karena terus-menerus mengubah mekanisme pencairan dana BOS. Namun ditegaskannya pula bahwa hal itu dilakukan demi perbaikan.
“Kami terima jika ada penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah plin plan karena mengubah mekanisme BOS seenaknya. Kalau mekanismenya tetap dengan banyak kelemahan, nanti pemerintah dianggap keras kepala, karena masih saja dilakukan. Jadi kalau dinilai plin-plan, tidak apan-apa, ini kan menuju kebaikan,” imbuhnya.
Dikatakannya pula, pemerintah memang tidak bisa untuk membuat suatu kebijakan khusus demi kelancaran penyaluran BOS. Alasannya, karena hingga saat ini kebijakan yang diambil selalu terbentur dengan UU Otonomi Daerah.
JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengungkapkan, dinamika politik di daerah khususnya di level provinsi akan memengaruhi
BERITA TERKAIT
- Mendikdasmen Ungkap Pesan Penting Prabowo soal Kualitas Pendidikan Dasar
- Universitas Terbuka Luluskan 29 PMI di Korea Selatan
- Wamen Fauzan: Era Kolaborasi, Kampus Harus Bersinergi dengan Pemda
- Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Kemdiktisaintek Membuka Peluang Sarjana Kuliah S2 Setahun, Lanjut Doktoral