Politik Lokal Dikhawatirkan Berimbas ke Alokasi BOS di APBD

“Kalau dulu, kepala sekolah tidak bisa protes ke pemda sehubungan dengan keterlambatan BOS karena takut dimutasi dan lainnya. Nah, sekarang ini mereka bisa protes, dan tidak akan kena sanksi,” ungkapnya.

Nuh pun tak menampik jika pemerintah dituding plin-plan karena terus-menerus mengubah mekanisme pencairan dana BOS. Namun ditegaskannya pula bahwa hal itu dilakukan demi perbaikan.

“Kami terima jika ada penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah plin plan karena mengubah mekanisme BOS seenaknya. Kalau mekanismenya tetap dengan banyak kelemahan, nanti pemerintah dianggap keras kepala, karena  masih saja dilakukan. Jadi kalau dinilai plin-plan,  tidak apan-apa, ini kan menuju kebaikan,” imbuhnya.

Dikatakannya pula, pemerintah memang tidak bisa untuk membuat suatu kebijakan khusus demi kelancaran penyaluran BOS. Alasannya, karena hingga saat ini kebijakan yang diambil selalu terbentur dengan UU Otonomi Daerah.