Politik Uang Jadi Masalah Serius di Kepulauan Seribu
Rabu, 25 Januari 2017 – 12:11 WIB
Sementara potensi kerawanan di Pulau Payung terkait dengan politik uang. Berbekal pengalaman pada Pilpres 2014. Kala itu seluruh perolehan suara yang masuk dalam DPT diborong oleh satu pasangan calon presiden tertentu.
"Hal ini saja bisa terjadi jika memang aspirasi nyata rakyat menghendaki demikian. Tapi bisa juga tidak logis dan mengandung potensi politik uang," jelas dia.
Karena itu, Fachrudin mengatakan, pihaknya telah meminta jajaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS untuk mengawasi secara lebih cermat potensi politik uang di kawasan ini pada Pilkada DKI 2017. (dai)
Distribusi logistik Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Khususnya untuk
Redaktur & Reporter : Adil
BERITA TERKAIT
- Agus-Mustafa Gugat Hasil Pilkada Sarmi ke MK Karena Menilai Banyak Kecurangan
- Pilgub Jakarta 2024, Bawaslu DKI Tangani 13 Laporan Termasuk Kasus Dugaan Politik Uang
- Siap Menangkan RIDO jika Pilkada Jakarta 2 Putaran, PP DKI Ajak Anak Muda Gunakan Hak Suara
- 42 Persen Pemilih Golput di Pilgub Jakarta 2024, Terbanyak Memilih saat Anies vs Ahok
- Mahasiswa Minta Masyarakat Tolak Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2024
- Benny Sabdo: Bawaslu DKI Gelar Patroli Pengawasan Politik Uang