Politik Uang Mengkhawatirkan

Di tempat terpisah, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Al-Muzammil Yusuf juga mengaku prihatin dengan praktek jual-beli suara dalam pemilihan kepala daerah. Ibaratnya, kata Muzammil, rakyat mencari negarawan melalui Pilkada, yang terpilih malah hartawan. Karena proses Pilkada selalu membutuhkan uang banyak untuk membeli suara.

Atas dasar kondisi itu, Muzammil menyatakan mendukung usulan pemerintah untuk mengembalikan pemilihan gubernur oleh DPRD. Konsep dari pemerintah itu sedang dibahas dalam RUU Pemilihan Kepala Daerah. "Kalau perlu, gubernur diangkat langsung oleh presiden. Sehingga tidak perlu ada pemilihan yang pasti menimbulkan politik transaksional. Yang penting dibuat aturannya yang memadai agar gubernur yang diangkat itu tidak melulu mendahulukan kepentingan presiden yang mengangkatnya, dan melupakan rakyat yang harus diurusnya," kata Muzammil. (dri)