Politik Uang Menjamur, PPATK Anggap Penyelenggara Pemilu Lemah

jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M Yusuf mengaku prihatin dengan banyaknya praktik politik uang dalam kegiatan pemilihan umum di Indonesia. Ia menilai maraknya politik uang dan penyimpangan lainnya dalam Pemilu bukan saja karena lemahnya sistem pengawasan tapi ketegasan penyelenggara Pemilu.

"Saya katakan kita prihatin begitu luas wilayah kita di Indonesia ini, masa enggak ada pelanggaran Pemilunya?," kata Yusuf dalam diskusi 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

Tak hanya itu, Yusuf juga mengaku kecewa dengan penegakan hukum oleh penyelenggara Pemilu. Jika KPU, Bawaslu atau DKPP tegas, kata dia,  tentu pelanggaran Pemilu khususnya politik uang tak sampai menjamur hingga saat ini. Selama, ia melihat ada potensi pembiaran sehingga politik uang pun dinilai wajar oleh sebagian masyarakat.

"Saya agak kecewa sangat minim pelanggaran Pemilu yang sampai pengadilan. Harusnya ini dorong kandidat ke proses hukum supaya ada efek jera," sambungnya.

Yusuf berharap penyelenggara Pemilu dapat lebih tegas mencegah pelanggaran Pemilu khusus terkait politik uang. Ia menegaskan agar hal ini jangan sampai hanya wacana semata, melainkan ditunjukkan dengan bukti konkrit.

"Kalau bisa diwujudkan saya bisa optimis. Tapi kalau cuma wacana kasihan rakyat kita, maaf ekonominya lemah, pendidikannya rendah," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas yang juga hadir di diskusi itut mengakui bahwa masih ada penyelenggara pemilu di daerah yang melakukan penyimpangan. Salah satunya adalah dengan terlibat dalam proses transaksi jual beli suara.

Penyelenggara pemilu yang diduga melakukan penyimpangan di antaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS).