Politikus asal Sumbar Bilang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Menguntungkan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Refrizal, menilai kereta cepat Jakarta-Bandung, yang akan digarap PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai Konsorsium BUMN dengan China Railways yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo, tidak menguntungkan.
Penolakan pernah disampaikan Refrizal terhadap megaproyek dengan dana awal Rp5,9 triliun tersebut dengan mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Namun, bukannya membatalkan, proyek ini diserahkan kepada perusahaan asal China.
"Kereta cepat ini belum layak dikerjakan apalagi Jakarta-Bandung masih ada jalan tol, kereta api biasa. Setelah saya buat surat terbuka, Pak Jokowi menyetop diskusi. Saya kira beliau membatalkan tapi malah menunjuk China," kata Refrizal dalam dikusi bertajuk "Dibalik Kereta Cepat" di Jakarta, Sabtu (23/1).
Secara pribadi, politikus asal Sumbar ini juga pernah menyampaikan kepada Dubes China, bahwa kerjasama yang akan dibangun harus menguntungkan.
"Semua harus untung, negara harus untung, rakyat harus untung. Jadi bukan tidak setuju tapi apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menguntungkan," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Refrizal, menilai kereta cepat Jakarta-Bandung, yang akan digarap PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai Konsorsium
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur
- Apa Itu Danantara yang Baru Diluncurkan Presiden Prabowo? Simak Penjelasannya di Sini
- DPR: Sikap Kapolri Menanggapi Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Harus Diteladani Anggota Polisi