Politikus Demokrat: Sekarang Terserah Bu Susi

JAKARTA - Fraksi-fraksi di DPR kompak tidak akan menyetujui anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada RAPBN Perubahan 2016, bila Menteri Susi Pudjiastuti ngotot tetap ingin membeli pesawat dan kapal induk di saat nelayan sedang susah.   Setelah Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra Edhy Prabowo, Wakilnya dari Partai Demokrat Herman Khaeron juga menegaskan penolakannya terhadap anggaran pembelian pesawat. Penolakan tersebut, kata dia, merupakan sikap 10 fraksi di komisi yang menjadi mitra KKP.   "Itu kan sikap seluruh fraksi yang hadir di rapat setuju penundaan. Konsekuensinya kalau tidak disetujui anggarannya ya kembali pada perencanaan lama. Artinya, penyesuaian tidak ada dan ini juga pasti tidak akan bisa dilaksanakan," kata Herman saat dihubungi pada Sabtu (19/6).   Menurutnya, pemotongan fiskal berdampak pada pengurangan anggaran kementerian lembaga termasuk KKP. Hal ini harus ada persetujuan DPR. Bila rencana pembelian pesawat tidak ditunda maka pengurangan anggaran KKP tidak disetujui.   "Posisinya terserah Bu Susi. Kalau memang memahami strategisnya kemitraan yang diatur oleh konstitusi ya jalankan dong," katanya.   Menurut Herman, persoalan ini bukan saja soal anggaran. Tapi, Menteri Susi dinilai tidak menghormati forum legislasi, dan menganggap DPR tak penting. "Kalau menganggap DPR tidak penting ya kita tidak menganggap penting Bu Susi," tukas politikus asal Jawa Barat itu.   Herman menegaskan, Komisi IV saat ini tidak mau anggaran KKP digunakan untuk program yang bukan prioritas. Sebab, nelayan sedang kesusahan akibat kebijakan yang dibuat oleh Menteri Susi. Antara lain larangan menangkap ikan pakai cantrang.   "Yang terkena pelarangan itu rakyat kecil yang tidak mampu mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap lain. Rakyat yang kehilangan pendapatan akibat tidak boleh mengambil baby lobster. Harusnya ada afirmatif program dan anggaran untuk mereka. Jangan beli pesawat," pungkas Herman.(fat/jpnn)