Politikus Demokrat Tuding Jokowi Hanya Mengalihkan Isu, Begini Kalimatnya
"Apa yang harus dilakukan untuk mencegah ini? Kembali pada kebijakan yang konkret termasuk regulasi terkait transportasi, kebijakan PSBB. Kemudian segera kucurkan dana yang sudah dijamin UU baik dana kesehatan hingga jaring pengaman sosialnya," tutur Irwan.
Merespons rencana penerapan sanksi agar pelaksanaan protokol kesehatan seperti penggunaan masker diikuti masyarakat, Irwan meminta hal itu tidak diperlukan. Justru, dia menyarankan supaya pemerintah berkaca dulu sebelum memberikan sanksi tersebut.
"Memberikan sanksi ke masyarakat di situasi seperti saat ini bukan menyelesaikan masalah. Lebih baik pemerintah introspeksi. Masyarakat melihat pemerintah seperti ini, akhirnya enggak ada yang diteladani. Kepemimpinan itu harusnya ada teladan mulai dari presiden sampai ke bawah. Kalau tidak enggak selesai-selesai Covid-19 ini," tandasnya. (fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Wasekjen Demokrat ini menilai pemerintahan Presiden Jokowi tidak konsisten dengan kebijakan dalam penanganan COVID-19.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel