Politikus Gerindra Andre Rosiade Kembali Menyurati Presiden Jokowi, Begini Permintaannya
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade kembali mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Selasa, 26 November 2019. Surat ini adalah surat kedua yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dalam waktu kurang lebih sepuluh hari belakangan.
“Ini adalah surat kedua kami tujukan secara langsung kepada Bapak Presiden Jokowi dalam waktu 10 hari belakangan,” ujar Andre kepada JPNN.com, Selasa (26/11).
Menurut Andre, surat pertama terkait dengan kelangkaan BBM bersubsidi di Sumatera Barat. “Alhamdulillah, surat pertama kami direspons dengan sangat baik oleh Bapak Presiden,” kata Andre.
Sedangkan surat kedua ini terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
“Upaya berkirim surat yang kami lakukan adalah tanggung jawab kami sebagai seorang anggota DPR yang berkewajiban untuk memperjuangkan kepentingan warga masyarakat khususnya di daerah pemilihan sesuai dengan Janji dan Sumpah Anggota DPR RI dalam Pasal 78 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3,” katanya.
Lebih lanjut, Andre mengaku mendapat banyak keluhan dari petani akibat hilangnya pupuk subsidi di Sumatera Barat. Padahal saat ini sedang musim tanam.
“Ketiadaan pupuk menimbulkan kerugian bagi petani, menurunkan hasil produksi bahkan bisa membuat gagal panen,” kata Andre yang juga anggota Komisi VI DPR ini.
Menurut Andre, dirinya langsung merespons serius masalah kelangkaan pupuk dengan mengadakan dialog. Dalam dialog tersebut mempertemukan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, PT Pupuk Indonesia (Pupuk Iskandar Muda), Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perwakilan petani, pakar dan rekan-rekan media untuk membicarakan solusi mengatasi kelangkaan pupuk subsidi.
Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade kembali mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Selasa, 26 November 2019.
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah