Politikus Gerindra Bilang, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sisakan Masalah

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR M Nizar Zahro mengatakan, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ground breaking-nya telah diresmikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu masih menyisakan masalah.

Nizar mencontohkan izin pelepasan kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga rencana menggunakan kawasan strategis Landasan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma milik TNI Angkatan Udara.

"Seperti izin alih fungsi lahan untuk kementerian kehutanan itu kan harus izin DPR. Kita tahu dulu banyak kasus seperti Gubernur Riau, mantan Bupati Bogor, itu kena kasus alih fungsi lahan," kata Nizar di gedung DPR Jakarta, Kamis (28/1).

Apalagi, menurut informasi yang ia peroleh, sampai hari ini belum ada permintaan izin pelepasan kawasan hutan yang dilewati proyek kereta cepat dari KLHK kepada DPR, khususnys komisi IV.

"Itu juga akan menjadi masalah. Bagaimana kita mau membangun tapi belum ada alih fungsi lahan. Lanud Halim, itu masalah kedua. Itu punya Angkatan Udara. Ada aturan teknis di situ. Kalau ada transporttasi sipil di sana, akan mengganggu efektifitas AU," kata politikus Gerindra itu. (fat/jpnn)