Politikus Gerindra Desak Rencana Silatnas Honorer K2 dengan Jokowi Dibatalkan
jpnn.com, JAKARTA - Rencana Silatnas (silaturahmi nasional) honorer K2 dengan Presiden Joko Widodo diwarnai protes dari kalangan honorer sendiri, terkait uang iuran yang dipakai untuk penyelenggaraan acara tersebut.
Hal ini menyusul pengakuan adanya dugaan penarikan iuran Rp 500 ribu oleh pihak panitia yang juga dari kalangan honorer K2. Disebut-sebut, di acara Silatnas akan diumumkan terbitnya Keppres pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Gerindra di Nizar Zahro menilai meminta iuran seperti ini sudah masuk katagori pungutan liar dan sungguh memalukan. Karena itu, Nizar mendesak supaya acara silatnas itu dibatalkan saja. "Wajib dibatalkan (silatnas)," tegas Nizar menjawab JPNN, Selasa (12/3).
BACA JUGA: 70 Persen Pemda Belum Siap Menggaji PPPK, Pengumuman Kelulusan Ditunda
Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, itu mengimbau kepada honorer agar tidak membayar sepeserpun.
"Jangan membayar sepeserpun untuk sumbangan apa pun," kata Nizar mengingatkan.
Nizar menyatakan, tidak jelasnya sikap pemerintah tentang nasib honorer K2, terutama guru, yang mestinya diangkat menjadi PNS.
Lebih lanjut Nizar menegaskan persoalan honorer akan tuntas jika ada presiden baru, dalam hal ini Prabowo Subianto. Dia menegaskan Prabowo sudah berjanji akan mengangkat honorer menjado PNS secara menyeluruh, sebagaimana janji dalam visi misinya.
Politikus Partai Gerindra Nizar Zahro ikut menyoroti masalah iuran para honorer K2 yang akan dipakai untuk Silatnas dengan Presiden Jokowi.
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- BKD Tolak Honorer Non-Database BKN Ikut Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2
- Bukan Bocoran, Materi Soal Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Seperti Ini Dikeluhkan Honorer
- Honorer Bingung, Materi Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Sangat Sulit, Ada Matematika & TIU
- Kelulusan PPPK 2024 Belum Diumumkan, Honorer di Daerah Ini Sudah Bisa Full Senyum
- Seleksi CPNS & PPPK, Anggota DPD Mengajukan 2 Permintaan, soal Nasib Honorer K2