Politikus Gerindra Ini Minta Pemerintah Bubarkan IDI
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra Arief Poyuono meminta pemerintah membubarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Arief menilai IDI ibarat benalu yang justru menekan para dokter Indonesia tidak bisa maju.
"Tidak akan maju dunia kedokteran Indonesia selama masih terjadi monopoli izin pratik dokter oleh IDI. Karena itu, sebaiknya IDI dibubarkan saja," kata Arief dalam siaran pers, Selasa (29/3).
Arief menilai kewenangan IDI terlalu besar sehingga bisa menjadi alat tekan untuk dokter-dokter bekerja.
Dia mencontohkan perbedaan organisasi profesi kedokteran dengan pilot. Setiap pilot juga harus mendapatkan lisensi untuk menerbangkan dan mengangkut penumpang dari pemerintah.
Izin menerbang pilot juga harus sesuai dengan spesialisasi pesawat yang diuji oleh organisasi dan pemerintah. Arief menganggap pekerjaan pilot memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin keselamatan penumpang.
"Pilot juga punya organisasi pilot model kayak IDI. Namun, organisasi pilot tidak punya hak sama sekali untuk mencabut lisensi seorang pilot, beda dengan IDI yang punya hak mencabut izin praktik seorang dokter," jelas dia.
Eks pramugara itu juga menilai pilot dan dokter kerjanya sama, yaitu berhubungan dengan keselamatan manusia. Namun, lisensi pilot hanya bisa dicabut oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Karena itu, IDI pantas dibubarkan saja dan (izin praktik dokter) dikontrol oleh Menkes saja. Itu jauh lebih bagus, sehingga tidak izin pratik seorang dokter lebih berkualitas jika dikeluarkan oleh pemerintah dan jauh dari conflict of interest dari kepentingan satu golongan dan politik nantinya," jelas dia. (tan/jpnn)
Arief Poyuono menilai IDI lebih baik dibubarkan saja. IDI dianggap faktor penyebab kedokteran nasional tidak bisa maju.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Hai Wanita, Kenali Penyebab Gangguan Menstruasi, Simak Info Penting dari IDI Ciamis
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah