Politikus Gerindra Jamin Pansus Pelindo II Tak Sampai ke HMP

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI, Mohammad Nizar Zahroh memastikan bahwa hasil kerja Pansus tidak akan sampai kepada hak menyatakan pendapat (HMP). Targetnya, menurut Nizar Zahro, mengembalikan PT Pelindo II sebagai milik negara.
“Pansus ini tidak akan bermuara kepada hak menyatakan pendapat. Kita ingin PT Pelindo II ini kembali sebagai badan usaha milik negara,” kata Mohammad Nizar Zahroh, di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).
Dia menjelaskan, dari sisi bisnis sesungguhnya PT Pelindo II bukan institusi jasa pelabuhan terbesar di Indonesia.
“Pelabuhan terbesar dan paling dinamis itu adalah PT Pelindo III, yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur dan secara tertib mampu memberikan 2,5 persen dari penghasilan kotornya untuk negara,” tegas politikus Partai Gerindra ini.
Demikian halnya dengan PT Pelindo I yang berkantor di Kota Medan, Sumatera Utara. Meski peringkatnya berada di bawah PT Pelindo II, menurut Nizar, PT Pelindo I juga konsisten memberikan 2,5 persen dari laba kotornya untuk negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
“Sebaliknya, PT Pelindo II semenjak tahun 2012 tidak setor PNBP, malah memiliki utang luar negeri sebanyak Rp46 triliun yang harus dilunasi dalam jangka waktu 10 tahun. Kalau ini tidak terbayar, pelabuhan itu taruhannya. Ini yang dipermasalahkan DPR,” katanya.(fas/jpnn)
JAKARTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI, Mohammad Nizar Zahroh memastikan bahwa hasil kerja Pansus tidak akan sampai kepada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pilkada Kabupaten Serang Diulang, Ratu Zakiyah-Najib Batal Menang
- Aklamasi, AHY Jadi Ketum Demokrat Lagi, SBY Ketua Majelis Tinggi
- Megawati Keluarkan Surat Tugas Baru, Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir
- Tanggapi Aksi #IndonesiaGelap, PSI: Menurut Data, Indonesia Sangat Cerah
- Instruksi Megawati Belum Berubah: Kader PDIP Dilarang Ikut Retret!
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden