Politikus Gerindra: Keputusan Menkum HAM Soal Golkar Sesuai UU

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengembalikan dua hasil Munas IX Partai Golkar Bali dan Jakarta ke penyelesaian internal partai sudah sejalan dengan Undang-undang partai politik.

"Kalau memang benar Menkum HAM mengembalikan ke internal partai, itu memang sejalan dengan undang-undang. Karena urusan parpol itu urusan internal partai," kata Fadli ditemui di gedung DPR, Selasa (16/12).

Fadli menyebutkan menurut UU Parpol, tidak bisa melakukan intervensi terhadap masalah internal parpol. Karena persoalan tersebut harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai (MP).

"Jadi tindakan pemerintah bersifat adminiastratif, kalau di Mahkamah Partai sudah selesai maka pemerintah hanya sifatnya administrasi tidak bisa mengakui ini itu," jelasnya.

Disinggung soal kemungkinan MP Golkar berpihak kepada salah satu kubu, Fadli menegaskan sejatinya MP harus berpihak pada konstitusi partai, dalam hal ini AD/ART. “Itu harus ditegakkan, karena parpol merupakan institusi penting dalam demokrasi kita," jelasnya.

Sejalan dengan itu, Fadli kembali menegaskan kubu hasil Munas Ancol tidak bisa begitu saja menyerahkan susunan fraksi di DPR karena susunan FPG yang sah hingga saat ini adalah yang diusulkan DPP kepengurusan Aburizal Bakrie (Ical). 

"Yang legal sejauh ini kan ARB (Ketum Aburizal Bakrie) dan Idrus Marham (Sekjen Golkar). Kalau mau nunggu setelah itu, tidak bisa perubahan-perubahan itu. Gak bisa main ubah," tandasnya.(fat/jpnn)