Politikus Gerindra Sebut Penundaan Pemilu Sudah Tepat, Indonesia Masih Butuh Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra Arief Poyuono menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024 sudah tepat.
"Ini baru suara Tuhan yang tidak menginginkan Indonesia berantakan jika mengelar pemilu tahun depan, karena kita masih butuh Jokowi untuk pimpin Indonesia," kata Arief dalam keterangannya, Kamis (2/3).
Arief menilai putusan itu membuat Indonesia memiliki waktu untuk mendapatkan tokoh yang mumpuni memimpin tanah air.
"Saya, kan, pernah ngomong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk transparan membuka sistim informasi partai politik (SIPOL) menunjukkan ada tekanan yang kuat dan menakutkan bagi KPU. Tekanan dan ketakutan ini akan membahayakan proses pemilu dan akan mengancam stabilitas negara dan proses politik dimasa depan," kata dia.
Arief mengatakan sudah saatnya proses pemilu dihentikan sampai terbentuk KPU yang independen dan kredibel.
Dia juga menilai Prima merupakan l partai yang jujur dan bersih yang dibidani oleh anak-anak muda yang ingin membangun politik bersih, tetapi dicurangi oleh KPU.
Menurutnya, kehadiran Partai Prima memang mengancam suara pemilih partai-partai besar yang mengeklaim nasionalisme, tetapi gagal membuktikan komitmennya.
"Partai Prima ditakuti akan menggerus suara rakyat dalam legislatif, apalagi rakyat berkali-kali dibuat kecewa oleh wakil-wakilnya di DPR," kata dia.
Politikus Gerindra Arief menilai putusan itu membuat Indonesia memiliki waktu untuk mendapatkan tokoh yang mumpuni memimpin tanah air.
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi