Politikus Gerindra Tantang SBY Pimpin Perang Melawan Narkoba
jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menyatakan perang terhadap narkoba. Bahkan, Martin berharap SBY berdiri paling depan melawan narkoba.
Menurut Martin, SBY perlu mendeklarasikan perang terhadap narkoba dalam pidato kenegaraan HUT ke-68 RI. "Selama ini, Pak SBY menyatakan paling depan dalam memerangi korupsi. Sikap yang sama mestinya juga ditegaskan Presiden dalam menyikapi peredaran narkoba yang semakin merajalela di negeri ini," kata Martin di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (13/8).
Martin menambahkan, ketegasan itu sangat dibutuhkan sebagai upaya serius dalam memerangi narkoba. Sebab, narkoba merupakan ancaman nyata bagi generasi bangsa.
Dijelaskannya, dari hasil temuan Tim Kemenkumham dan Komisi III DPR, sekitar 60 persen dari rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia dihuni oleh pengguna narkoba. Karena pengguna narkoba jadi mayoritas di rumah tahanan maupun lembaga pemasyaratan, maka dua lokasi tersebut dengan sendirinya sangat prospektif sebagai tempat bisnis sekaligus pabrik narkoba.
"Lapas dijadikan area produksi sekaligus pasar yang sangat potensial. Karena itu para pengguna narkoba setelah keluar dari lapas tetap tergantung pada narkoba," ujar Martin.
Ia pun berharap agar SBY menjadikan HUT ke-68 RI sebagai momentum memberantas narkoba dengan meluncurkan satu kebijakan yang berkeadilan dan mendidik bagi para korban narkoba. "Korban narkoba jangan dipenjara. Mereka itu sesungguhnya butuh rehabilitasi dan penyadaran atas kekeliruannya menggunakan narkoba," ujarnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menyatakan perang terhadap narkoba.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan
- Sidang Korupsi Timah, Hakim Pertanyakan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan IUP
- PMI yang Jadi Korban Pembunuhan di Hongkong Dipulangkan ke Tanah Air
- Polda Metro Jaya Buru Tersangka Penggelapan Haksono Santoso