Politikus Gerindra Tuding Rekrutmen 1 Juta PPPK Guru hanya Akal-akalan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Fraksi Gerindra Prof Djohar Arifin Husin menuding rekrutmen 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hanya akal-akalan pemerintah. 

Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Gerindra itu menilai program 1 juta PPPK guru hanya digembar-gemborkan seolah-olah pemerintah telah membuat gebrakan besar, padahal anggarannya tidak ada.

Sebab, faktanya daerah juga yang diharuskan menanggung gaji dan tunjangan PPPK guru.

Dia menyebutkan program 1 juta PPPK guru merupakan hasil keputusan politik. 

Awalnya, antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sepakat untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi PPPK. 

Tadinya, kata Djohar Arifin, Komisi X DPR meminta supaya guru honorer diangkat langsung, dan hanya didasarkan pada masa kerja. Namun, Kemendibudristek menyatakan tidak boleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). 

"Kami setuju dengan catatan formalitas saja. Nyatanya, prosesnya jadi seribet ini," kata Prof Djohar, Sabtu (7/5).

Ironisnya, lanjut Djohar, dari 173 ribuan peserta yang lulus PPPK guru tahap I, yang sudah diberikan SK PPPK baru 90 ribuan.