Politikus Golkar Berang ke Agus Marto karena Sindir Jokowi Kejar Popularitas
jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dituding telah bertindak kelewatan karena menyerang kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Pernyataan bekas menteri keuangan itu bahwa kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jangan karena demi popularitas, dianggap tidak sepantasnya keluar dari seorang gubernur BI yang harusnya membantu pemerintah.
Menurut anggota Komisi XI DPR M Misbakhun, pernyataan Agus sudah di luar batas. “Berbicara seperti itu bukan porsi gubernur BI tapi porsi politikus. Politikusnya pun juga politikus oposisi kalau pernyataannya seperti omongan Agus Marto itu," kata Misbakhun melalui layanan pesan singkat, Sabtu (3/10).
Politikus Golkar itu menambahkan, pernyataan Agus justru menunjukkan bekas direktur utama Bank Mandiri itu tak memahami sisi etika dalam pembuatan kebijakan di pemerintahan. Terlebih, kata Misbakhun, presiden dipilih melalui pemilihan umum sehingga punya legitimasi kuat dalam memutuskan kebijakan.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com
“Presiden berwenang membuat kebijakan. Pada titik itu Agus Marti sebagai gubernur BI harus belajar etika dan tata krama bernegara," tegasnya.
Misbakhun menyebut Agus Marto telah mengambil risiko dengan menyerang kebijakan presiden secara terbuka. “Ada risiko politik yang harus ditanggung Agus Marto karena menyerang kebijakan presiden secara terbuka. Dan memang harus ada sanksi politik,” ujar Misbakhun tanpa merinci jenis sanksinya.
Sebelumnya Agus menyatakan bahwa harga BBM sudah dievaluasi per tiga bulan sehingga tidak bisa sembarangan diturunkan ketika belum ada hitung-hitungan yang jelas. “Maksud saya jangan untuk popularitas tetapi harus betul-betul accountability dan juga mencerminkan kondisi sebenarnya," ucapnya di gedung BI, Jumat (2/10).(ara/JPG/JPNN)
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dituding telah bertindak kelewatan karena menyerang kebijakan Presiden Joko Widodo secara
- Gempur Rokok Ilegal di 2 Wilayah, Bea Cukai Amankan Barang Bukti Sebanyak Ini
- Kinerja Pelayanan Publik Pemprov Jateng Diganjar Penghargaan dari ORI
- Saat Aktif jadi PNS Setor Uang per Bulan ke Korpri, Begitu Pensiun Susah Cairnya
- Jurus Mendes Yandri Atasi 3.000 Desa yang Masih Tertinggal
- 5 Berita Terpopuler: Honorer 32 Tahun Gagal Tes PPPK, Semoga RUU ASN Menjadi Penyelamat
- Pengusaha Surabaya Suruh Siswa Sujud & Menggonggong Sudah Ditangkap, Begini Tampangnya