Politikus Golkar Ini Bilang Jokowi Sudah Cukup Bayar Hutang ke Partai
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai Presiden Joko Widodo belum berhasil menerapkan nawa cita di tahun pertama pemerintahannya. Kesalahan dalam menunjuk anggota kabinet menjadi salah satu penyebabnya.
Menurut Bambang, banyak anggota Kabinet Kerja yang sebenarnya tidak kompeten untuk jabatan mereka. Hal ini dikarenakan besarnya campur tangan partai politik dalam penyusunan kabinet.
"Kesalahan besar presiden adalah menunjuk menteri-menteri KW2, 60 persen kabinet adalah orang partai yang tentunya dipilih bukan berdasarkan kemampuan tapi selera pimpinan partai masing-masing," kata Bambang dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/10).
Bambang mengatakan, buruknya kinerja pemerintah di tahun pertama ini masih bisa dimaklumi. Namun, semakin lama tingkat toleransi masyarakat pun semakin menipis.
Karenanya dia berharap Presiden Joko Widodo segera membersihkan kabinet dari orang-orang yang tidak kompeten. "Tahun depan mudah-mudahan ada pergantian besar-besaran dengan orang berkualitas," ucapnya.
Menurut bendahara umum Partai Golkar ini, Jokowi tidak perlu sungkan kepada partai-partai pendukungnya. Pasalnya selama satu tahun ini partai-partai tersebut sudah menikmati banyak keuntungan.
"Menurut saya presiden sudah cukup membayar hutang kepada partai politik. Mereka sudah diberi jatah menteri tapi malah menunjuk orang-orang yang tidak berkualitas," pungkasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai Presiden Joko Widodo belum berhasil menerapkan nawa cita di tahun pertama pemerintahannya.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi