Politikus Golkar: Penganggaran Proyek e-KTP tak Masalah

Soal siapa yang bertanggung jawab terkait kerugian negara Rp 2 triliun dalam proyek e-KTP, Chairuman mengatakan, tergantung dilihat dari sisi mana terlebih dahulu. Misalnya sisi pelaksaan apakah ada yang tak selesai atau tidak sesuai spek. Selain itu apakah ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Kan itu yang harus dilihat sejauh mana  kerugian itu dihitung dari (sisi) mananya. Klo memang itu kerugiannya karena aspek pelaksanaan, tentu dari pelaksanaan. Kan begitu," katanya.

Kalau ada mark up, kata dia, tentu yang bertanggung jawab adalah yang membuat penggelembungan harga. "Yang membuat mark up yang harus bertanggung jawab secara pidana," ujarnya.(boy/jpnn)