Politikus Golkar Samakan Calo TKI Dengan Nabi Sulaiman
jpnn.com - JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta DPR mengevaluasi kebijakan dan pembiayaan TKI. Pasalnya, struktur biaya pemberangkatan TKI saat ini terlalu mahal.
Ini disampaikan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/4). Dia mengatakan, review biaya penempatan TKI yang dirasakan masih mahal ada di empat negara. Yakni, Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia.
Politikus Golkar ini mengatakan, BNP2TKI telah mengirim surat ke Menaker terkait temuan beberapa persoalan para TKI, terutama soal pembiayaan. Untuk itu, dia meminta agar layanan TKI menjadi satu pintu.
"Saya minta ke DPR dan surat ke Menaker agar segera review. Lalu dibentuk layanan satu pintu untuk mempercepat pelayanan TKI," pintanya.
Dalam rapat itu, Nusron juga berkomitmen melakukan pemberantasan terhadap mafia serta calo TKI. Dia mencontohkan calo bak Nabi Sulaiman yang memberikan kebaikan kepada keluarga para calon TKI.
"Anakmu tak kasih duit lalu anakmu kerja di Hongkong. Ternyata masuk komponen utang, lalu dicicil dengan bunga sampai 30 persen atau 33 persen. Mereka kerja tiga tahun lalu gaji hilang untuk potongan," jelasnya.
Nusron mengatakan, kondisi itu harus segera dibenahi karena banyaknya membuat TKI tidak ingin pulang ke Indonesia meskipun masa kerjanya telah habis. Inilah yang menyebabkan banyak TKI jadi ilegal di negeri orang. "TKI kita tidak berani pulang lalu jadi ilegal. Kalau pulang dikejar-kejar calo," tambahnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta DPR mengevaluasi kebijakan dan pembiayaan TKI. Pasalnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nataru 2024/2025, ASDP Bersama Stakeholder Optimalkan Kelancaran Lintas Merak-Bakauheni
- Info Terkini dari AKP Aji Rizndi Nugroho Soal Kasus Penganiayaan Satpam Kebun Raya Bogor
- Festival Seni Budaya Bakrie Kembali Hadir: Persembahkan 14 Tradisi Pernikahan Nusantara
- JAMAN Dukung Usul Prabowo Terkait Pelaksanaan Pilkada Melalui DPRD
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Tak Ada Bahaya BPA, Pemerintah Hingga Pakar Pastikan Konsumsi Air Galon Polikarbonat Aman