Politikus Golkar Usul Pembubaran Kementerian BUMN, Fraksi PPP Bereaksi
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PPP bereaksi menanggapi usulan pembubaran Kementerian BUMN sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Maman Abdurrahman.
"Fraksi PPP menyatakan menolak usulan pembubaran Kementerian BUMN," ucap Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Selasa (18/10).
Maman sebelumnya mengusulkan pembubaran Kementerian BUMN setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil Erick Thohir agar tidak memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang merugi.
Namun, Awiek -panggilan beken Baidowi- justru menilai pernyataan Presiden Jokowi itu bukan sinyal agar Kementerian BUMN dibubarkan.
"Itu merupakan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang sekarang ini melakukan pembenahan fundamental dalam pengelolaan BUMN. Bahkan, beberapa BUMN yang merugi langsung ditutup," tuturnya.
Awiek juga menentang usulan politikus Golkar itu soal Kementerian BUMN dijadikan super holding yang posisinya berada di bawah kementerian teknis.
Menurut sekretaris Fraksi PPP DPR itu, memosisikan BUMN di bawah kementerian teknis justru menjadikan perusahaan pelat merah rawan politisasi dan bakal terjadi konflik kepentingan.
"Karena kementerian teknis banyak yang berasal dari kalangan parpol, sehingga nantinya juga akan menjadi sasaran tembak," ucap politikus asal Madura itu.
Anggota Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menentang usul politikus Golkar soal pembubaran kementerian BUMN, simak kalimatnya.
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Kementerian BUMN Setorkan Dividen ke Negara Rp 85,5 Triliun, Optimistis Meningkat 2025
- Pakar Politik Menyamakan Jokowi dengan Pembunuh Berdarah Dingin, Ini Sebabnya
- Jokowi Aktif Mendukung Paslon Tertentu, Al Araf: Secara Etika Itu Memalukan
- Al Araf Nilai Jokowi Memalukan Turun Kampanye di Pilkada 2024
- Saham TLKM Anjlok, Telkom Butuh Penyegaran & Strategi Baru