Politikus Hanura: Jangan Buat Gaduh, Kasihan Rakyat

jpnn.com - jpnn.com - Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta yakni Gerindra, PKS, PKB, dan PPP beberapa hari lalu telah menyatakan sikap menolak untuk melakukan pembahasan dengan eksekutif.
Hal ini terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa perkara dugaan penodaan agama.
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji alias Ongen menilai, pemboikotan terhadap rapat-rapat dengan eksekutif merupakan pendidikan politik yang tidak bagus.
Ongen mengimbau empat fraksi yang memutuskan boikot harus memikirkan kembali keputusan mereka.
"Jika tetap memaksakan, saya akan minta Ahok dan SKPD tidak perlu datang jika diundang rapat bersama dewan," kata Ongen, Jumat (17/2).
Menurut Ongen, status terdakwa Ahok tidak perlu dipermasalahkan.
Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri sudah memutuskan sesuai aturan, sehingga Ahok tetap menjadi Gubernur DKI.
"Jangan buat gaduh lah. Kasihan rakyat," ucap Ongen. (gil/jpnn)
Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta yakni Gerindra, PKS, PKB, dan PPP beberapa hari lalu telah menyatakan sikap menolak untuk melakukan pembahasan dengan
- Brando Susanto: Pangan Murah Food Station Konkret Penuhi Kebutuhan Warga Jakarta Menjelang Idulfitri 2025
- DPRD DKI Desak Pengelola Segera Atasi Bau Sampah RDF Rorotan yang Mengganggu Warga
- Dukung Pembangunan Masjid di PIK, DPRD DKI: Simbol Harmoni dan Toleransi Beragama
- PSI: Ahok Seharusnya Jadi Whistle Blower Saat Masih Menjabat Komut
- Bukan Ahok, Pramono Janjikan Operasi Yustisi Akan Lebih Ramah
- Ima Mahdiah Sebut Proyek 100 Persen Air Bersih Jadi Quick Wins Pramono-Rano