Politikus Hanura: Jangan Buat Gaduh, Kasihan Rakyat
jpnn.com - jpnn.com - Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta yakni Gerindra, PKS, PKB, dan PPP beberapa hari lalu telah menyatakan sikap menolak untuk melakukan pembahasan dengan eksekutif.
Hal ini terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa perkara dugaan penodaan agama.
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji alias Ongen menilai, pemboikotan terhadap rapat-rapat dengan eksekutif merupakan pendidikan politik yang tidak bagus.
Ongen mengimbau empat fraksi yang memutuskan boikot harus memikirkan kembali keputusan mereka.
"Jika tetap memaksakan, saya akan minta Ahok dan SKPD tidak perlu datang jika diundang rapat bersama dewan," kata Ongen, Jumat (17/2).
Menurut Ongen, status terdakwa Ahok tidak perlu dipermasalahkan.
Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri sudah memutuskan sesuai aturan, sehingga Ahok tetap menjadi Gubernur DKI.
"Jangan buat gaduh lah. Kasihan rakyat," ucap Ongen. (gil/jpnn)
Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta yakni Gerindra, PKS, PKB, dan PPP beberapa hari lalu telah menyatakan sikap menolak untuk melakukan pembahasan dengan
- Usulan Anggota DPRD DKI: Warga Terlibat Tawuran Wajib Ikut Pendidikan Militer
- Pemprov DKI Cabut Bantuan untuk Ratusan Siswa, Anggota DPRD Geram
- 42 Persen Pemilih Golput di Pilgub Jakarta 2024, Terbanyak Memilih saat Anies vs Ahok
- Pramono Sebut Nama Anies Hingga Ahok Setelah Unggul di Quick Count
- Pramono-Rano Bisa Menang Satu Putaran Jika Anak Abah-Ahoker Bersatu
- Pramono Dinilai Samarkan Dukungan PDIP dan Megawati karena Faktor Ahok