Politikus Ini Malu Merevisi UU Pilkada karena Bukan Keinginan Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menilai niat beberapa fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) untuk merevisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) akan menjadi preseden buruk dan memalukan. Bahkan, kalau UU Pilkada yang belum digunakan justru direvisi maka dampaknya pada legalitas kepala daerah.

Pernyataan Adrian itu merujuk pada keinginan sejumlah fraksi di DPR yang ingin mengubah pasal 42 di UU Pilkada dengan menambah satu pasal lagi. Yakni menambahkan frasa kepengurusan partai politik yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran pasangan calon.

"Jika Pasal 42 UU Pilkada direvisi dengan menambahkan satu pasal, maka pasal tersebut akan menciptakan masalah ketidakpastian hukum di masa akan datang," katanya Adian dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (22/5).

Adian beralasan, UU seharusnya menciptakan kepastian hukum dan bukan malah sebaliknya. Sebab, merevisi undang-undang yang belum diterapkan justru menciptakan ketidak pastian hukum.

Adian mencontohkan, andai pasal baru jadi ditambahkan dalam revisi  UU Pilkada dan ada satu kubu di partai yang berkonflik bisa mengusung calon kepala daerah dan ternyata terpilih. Namun, ternyata ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kubu lain di partai itu yang sah, maka imbasnya akan ke persoalan legalitas kepala daerah yang diusung.

Karenanya Adian menganggap rencana revisi UU Pilkada hanya untuk mengakomodir kepentingan elite partai politik saja. “Sebagai anggota DPR maka saya tentu akan ikut malu ketika UU diubah bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keadilan dan kebenaran bagi rakyat tapi untuk ambisi segelintir politisi,” tegasnya.(fat/jpnn)