JPNN.com 
Politikus NasDem Ikut Kritisi PP JHT
Jumat, 03 Juli 2015 – 19:35 WIB
Buruh demo. Foto: dok.Jawa Pos
Lebih lanjut dikatakan Amelia, dalam waktu dekat Komisi IX DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPJS Ketenagakerjaan dan menteri tenaga kerja. Dia pastikan dalam kesempatan itu Komisi IX akan menagih penjelasan tentang PP JHT.
"Saya akan dorong pimpinan Komisi IX DPR untuk mengagendakan pertemuan dengan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengklarifikasi aturan tersebut," pungkasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (PP JHT) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 30 Juni lalu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kemendiktisaintek Berikan Dukungan Penuh Kepada Kementrans dengan Siapkan 3 Program
- Menteri P2MI Abdul Kadir Karding Jemput 2 WNI Korban Penyekapan di Myanmar
- R1 Desak Masuk Optimalisasi PPPK Tahap 2, Jangan Hanya R2 dan R3
- Permendikdasmen 1 Tahun 2025; Guru PPPK & PNS Mengajar di Sekolah Swasta Maksimal 8 Tahun
- Syukuran AHU, Ketum LMP Ingatkan Solidaritas dan Pemberdayaan
- Tim Forensik Masih Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza
