Politikus NasDem Sebut Penghapusan Bensin Celah Mafia Pertamax Bermain
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Kurtubi, mengingatkan pemerintah tidak terburu-buru menempuh kebijakan penghapusan premium sebagaimana direkomendasikan tim reformasi tata kelola migas (RTKM).
Menurut Kurtubi, tujuan penghapusan untuk menghilangkan mafia migas memang harus didukung. Apalagi ke depan BBM yang digunakan di dalam negeri memang harus ke arah yang lebih baik, berkualitas dan lebih ramah lingkungan.
"Tapi penghapusan premium tidak boleh dipaksakan dalam waktu singkat. Kita harus realistis bahwa kilang-kilang minyak Pertamina masih memproduksi premium, tidak bisa ujug-ujug diubah ke Pertamax. Butuh waktu, agar kita tidak terjebak lagi dalam mafia Pertamax," katanya saat dihubungi Rabu (24/12).
Bila kebijakan ini diputuskan dalam waktu singkat, secara otomatis impor Pertamax harus lebih besar guna menutupi kebutuhan energi masyarakat. Di sinilah celah bagi pengusaha-pengusaha di Singapura bisa bermain.
"Itu bisa dimainkan pengusaha di Singapura. Maka Pertamina harus bisa merubah produksi premium ke Pertamax. Di samping kita dorong pemerintah membangun kilang minyak agar bisa swasembada BBM. Jadi penghapusan RON 88 harus dikaitkan dengan upaya swasembada BBM ke depan, agar Pertamax bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri," tegasnya.
Terkait kesanggupan Pertamina menjalankan kebijakan penghapusan premium dengan segala konsekuensinya, Kurtubi meragukannya. Karena produksi yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna premium sangtat besar.
"Ini tidak bisa pertamina mengatakan sekian bulan siap. Harus diingat bahwa kilang Pertamina belum bisa memenuhi pertamax bila premium dihapus. Pertamina harus melakukan upgrade kilang, bangun kilang baru," jelasnya.
Pembangunan kilang baru pun harus mempertimbangkan lokasi agar lebih dekat dengan rakyat. Disamping hemat biaya produksi dan distribusi. Misalnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Itu lebih bagus daripada mengandalkan pengiriman dari Balikpapan dan Cilacap karena biaya distribusinya akan jauh lebih besar.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Kurtubi, mengingatkan pemerintah tidak terburu-buru menempuh kebijakan
- PDIP Yakin KPK Bakal Tahan Hasto pada Senin Nanti, Tujuannya Mengganggu Kongres Partai
- Tak Akan Lari, Hasto Bakal Hadapi Penyidik KPK pada 13 Januari
- Ketum PITI Ipong Hembing Laporkan Oknum Hakim Pengadilan Niaga Jakpus ke KY
- Taat Hukum, Hasto Bakal Hadiri Panggilan KPK pada 13 Januari 2025
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Jangan Diundur Ketiga Kalinya, Honorer Senior Keburu Pensiun
- Usut Kasus Investasi Fiktif, KPK Periksa Dirut PT Pacific Sekuritas Indonesia Edy Soetrisno