Politikus PAN: BPJS Kesehatan Membebani APBN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih selalu defisit dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut Saleh, banyak faktor yang menyebabkan defisit itu. “Menurut saya, salah satu penyebab defisit itu adalah masih adanya fraud (penipuan, red) dalam pelayanan kesehatan. Ada banyak pembengkakan pembayaran akibat adanya fraud tersebut,” ungkap Saleh, Rabu (1/11).

Menurut dia, BPJS yang semestinya hanya membayar sedikit, namun karena penipuan harus mengeluarkan pembayaran lebih banyak.

Saleh menuturkan, penipuan ini dilakukan oleh banyak pihak mulai dari petugas BPJS, medis, pihak rumah sakit bahkan masyarakat. “Ini yang mesti diselesaikan oleh BPJS terlebih dahulu,” ujar Saleh.

Selain itu, Saleh melanjutkan, persoalan pendataan juga memberikan kontribusi. Sejauh ini, pendataan kepesertaan BPJS Kesehatan masih karut-marut. Terutama, pendataan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI). “Ada banyak peserta yang tercatat, tetapi orangnya tidak ada,” tegasnya.

Nah, Saleh menuturkan, ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah peserta yang tercatat itu tetap dibayar atau tidak. Karena, dalam sistem jaminan sosial, ada pembayaran kapitasi. Selama orang itu tercatat di dalam satu fasilitas kesehatan (faskes) tertentu maka BPJS akan membayarkan kapitasinya setiap bulan.

Jika faskesnya milik pemerintah, kapitasinya Rp ribu, dan kalau milik swasta kapitasinya Rp 10 ribu.

“Kalau banyak kepesertaan yang orangnya tidak ada, berarti ini berkontribusi pada membengkaknya pembayaran BPJS,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN) itu.