Politikus PAN Curigai BNPT-Kemenkominfo Diintervensi
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy mencurigai ada intervensi dari pihak tertentu terhadap Badan Nasional Penganggulangan Terorisme dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran puluhan situs berbau radikalisme.
"Saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang melakukan intervensi kepada Kepala BNPT dan Menkominfo terkait pemblokiran itu," kata Tjatur saat dihubungi, Kamis (2/4).
Sebagai wakil rakyat, Tjatur mengaku kenal dekat dengan Kepala BNPT, Saud Usman dan Menkominfo Rudiantara. Keduanya merupakan sosok muslim yang baik. Karenanya dia menduga pemblokiran situs terpaksa dilakukan karena permintaan pihak-pihak yang tak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pilpres lalu.
Kecurigaan ini menurut Tjatur bukan tanpa alasan. Sebab, dari situs-situs yang diblokir mayoritas memang tak mendukung salah satu capres saat Pilpres 2014.
"Karena seperti diketahui, situs-situs yang diblokir adalah yang saat pilpres lalu tidak mendukung pasangan calon tertentu," ungkapnya.
Namun dari sisi penindakan, Tjatur mengecam pemblokiran yang dilakukan secara serampangan. Padahal sesuai prosedur, pemerintah seharusnya mengajukan gugatan ke pengadilan dan menunggu hasil putusan pengadilan apakah mengizinkan pemblokiran atau tidak.
"BNPT sudah bisa membuktikan bahwa benar situs-situs tersebut melakukan provokasi mengarah pada kekerasan belum," ujarnya.
Karena tindakan tersebut sudah ditempuh pemerintah tanpa melalui prosedur perundang-undangan, maka pemerintah harus membuka ruang dialog dengan para pengelola situs dalam rangka klarifikasi. Sebab, dia melihat telah terjadi kesalahpahaman dalam pemblokiran sepihak situs-situs bernuansa Islam itu.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy mencurigai ada intervensi dari pihak tertentu terhadap Badan Nasional Penganggulangan Terorisme
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional
- Berdikari Berkomitmen Beri Harga Terjangkau untuk Daging Ayam hingga Kerbau
- Demi Perbaikan Hukum, Presiden Prabowo Disarankan Mencopot Jenderal Listyo