Politikus PAN Sebut Argumen Jokowi Naikkan BBM Lemah

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Pantaonan Daulay menilai kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM tidak tepat dilakukan saat ini. Pasalnya, masyarakat banyak yang tidak siap dengan keputusan tersebut. Dampak sosial kenaikan BBM juga akan sangat tinggi dan dia meyakini pemerintah belum tentu siap menghadapinya.

Selain itu, argumen untuk menaikkan harga BBM dinilai lemah dan jauh dari nalar masyarakat. Apalagi, Joko Widodo dinilai presiden yang dekat dengan rakyat. Sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mencari pembenaran dalam hal kenaikan BBM ini.

"Argumen Jokowi lemah. Kalau memang alasannya karena defisit APBN, pemerintah semestinya perlu menjelaskan defisit seperti apa yang dimaksud. Selain itu, perlu juga dijelaskan mengapa menaikkan harga BBM yang dijadikan pilihan dalam menanggulangi defisit tersebut," kata Saleh lewat pesan BlackBerry, Selasa (18/11).

Menurut Saleh, jika dikaitkan dengan defisit APBN, secara politik sebetulnya pemerintah perlu berkonsultasi dengan DPR. Pandangan-pandangan DPR tentu perlu didengar dan dijadikan referensi. Dengan begitu, kenaikan BBM ini tidak terkesan menjadi keputusan sepihak pemerintah.

"APBN itu disusun oleh pemerintah bersama DPR. Karena itu, kalau ada defisit, tentu perlu dibicarakan dengan DPR. Kalau dinaikkan sendiri, DPR tentu tidak bisa diajak untuk bertanggung jawab," jelasnya.

Ketua DPP PAN ini pun membandingkan kebijakan Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu kalau pemerintah mau menaikkan harga BBM, selalu ada konsultasi dengan DPR. Dengan begitu, DPR juga bisa memahami rasionalisasi di balik kenaikan harga BBM serta ikut bertanggung jawab.

Saleh mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM ini terkesan mendadak. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kenaikan ini akan dilakukan tahun depan. Karena itu, wajar jika masyarakat tidak memiliki persiapan.

Pihaknya menyaksikan sendiri ketidaksiapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah kali ini.