Politikus PDIP Desak Pemerintah Lawan Arogansi Arab Saudi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengecam ekskusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) Muhammad Zaini Misrin Arsyad oleh Kerajaan Arab Saudi. Eksekusi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.
“Kami turut berduka sedalam-dalamnya atas peradilan sesat yang mengakibatkan meninggalnya salah satu pahlawan devisa kita. Almarhum dipaksa untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang tidak dia perbuat,” kata Arteria, Selasa (20/3).
Dia menilai, pemerintah Kerajaan Arab Saudi sangat arogan, angkuh dan menihilkan serangkaian diplomasi kebangsaan. Sebab, ujar dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tiga kali mengajukan permohonan pembebasan terhadap Zaini.
Menurut dia, Jokowi bahkan pernah dua kali menyampaikan langsung ke Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud. Yakni, saat lawatan Jokowi ke Arab Saudi September 2015, serta ketika kunjungan Raja Salman berkunjung ke Indonesia Maret 2017.
“Bahkan Pak Jokowi juga sempat mengirimkan surat ke Kerajaan Arab Saudi yang meminta TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi untuk ditangguhkan,” sesalnya.
Dia mengatakan, dari awal sudah ada informasi pendahuluan bahwa Zaini mendapat tekanan dari Kerajaan Arab Saudi untuk mengakui kasus tersebut.
Karena itu, Arteria menegaskan bahwa ini adalah kasus yang dipaksakan karena Zaini diposisikan sebagai pelaku kejahatan.
Teror dan tekanan terus terjadi hingga vonis mati dijatuhkan kepadanya pada 17 November 2008 lalu. Yang sangat menyedihkan adalah dalam menghadapi proses hukum tersebut, Zaini hanya didampingi penerjemah asal Arab Saudi.
Politikus PDIP Arteria Dahlan mengecam ekskusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) Muhammad Zaini Misrin Arsyad oleh Kerajaan Arab Saudi
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi