Politikus PDIP Desak Pemerintah Lawan Arogansi Arab Saudi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengecam ekskusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) Muhammad Zaini Misrin Arsyad oleh Kerajaan Arab Saudi. Eksekusi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.
“Kami turut berduka sedalam-dalamnya atas peradilan sesat yang mengakibatkan meninggalnya salah satu pahlawan devisa kita. Almarhum dipaksa untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang tidak dia perbuat,” kata Arteria, Selasa (20/3).
Dia menilai, pemerintah Kerajaan Arab Saudi sangat arogan, angkuh dan menihilkan serangkaian diplomasi kebangsaan. Sebab, ujar dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tiga kali mengajukan permohonan pembebasan terhadap Zaini.
Menurut dia, Jokowi bahkan pernah dua kali menyampaikan langsung ke Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud. Yakni, saat lawatan Jokowi ke Arab Saudi September 2015, serta ketika kunjungan Raja Salman berkunjung ke Indonesia Maret 2017.
“Bahkan Pak Jokowi juga sempat mengirimkan surat ke Kerajaan Arab Saudi yang meminta TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi untuk ditangguhkan,” sesalnya.
Dia mengatakan, dari awal sudah ada informasi pendahuluan bahwa Zaini mendapat tekanan dari Kerajaan Arab Saudi untuk mengakui kasus tersebut.
Karena itu, Arteria menegaskan bahwa ini adalah kasus yang dipaksakan karena Zaini diposisikan sebagai pelaku kejahatan.
Teror dan tekanan terus terjadi hingga vonis mati dijatuhkan kepadanya pada 17 November 2008 lalu. Yang sangat menyedihkan adalah dalam menghadapi proses hukum tersebut, Zaini hanya didampingi penerjemah asal Arab Saudi.
Politikus PDIP Arteria Dahlan mengecam ekskusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) Muhammad Zaini Misrin Arsyad oleh Kerajaan Arab Saudi
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?