Politikus PDIP Ini Tuding Aksi Demo Bidan Desa PTT Ada yang Bayar

jpnn.com - JAKARTA--Kritik pedas dilontarkan politikus Fraksi PDIP Arteria Dahlan kepada bidan desa PTT. Menurut anggota Komisi II DPR ini, tidak layak seorang bidan desa PTT meninggalkan pasiennya dan memilih ikut demo di Istana Negara.
"Saya mohon kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk jeli melihat masalah bidan desa PTT. Saya menilai, bidan desa PTT yang baik adalah yang memilih tetap bekerja melayani pasiennya ketimbang demo," tegas Arteria dalam raker Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi di Senayan, Rabu (21/10).
Arteria yang juga lawyer ini menambahkan, tidak semua bidan desa PTT ikut demo murni dari hatinya. Sebab, dari informasi yang didapat, banyak di antara pendemo dibayar.
"Mereka itu tidak murni, karena ada yang bayar. Selain itu, bidan desa yang tidak bisa demo, diharuskan patungan dana untuk aksi demonya. Nah cara-cara ini saya rasa kurang etis. Sebagai pelayan masyarakat dan digaji di atas 1 juta rupiah, mestinya tidak ramai-ramai demo," kritiknya.
Arteria mengaku, tudingan ini bukan tanpa bukti. Sebab, banyak informasi masuk ke dirinya tentang aksi demo bidan desa PTT beberapa waktu lalu.
"Kalau Pak MenPAN-RB mau angkat 16.400 bidan desa PTT, tidak apa-apa. Tapi perhatikan juga bidan desa PTT lainnya yang tetap melayani ibu-ibu hamil dan anak-anak ketimbang demo," tandasnya.
Akhir September lalu, ribuan bidan desa PTT melakukan aksi turun ke jalan. Mereka menuntut diangkat CPNS. Oleh Menteri Yuddy, permintaan tersebut diakomodir dan prosesnya dimulai tahun depan. (esy/jpnn)
JAKARTA--Kritik pedas dilontarkan politikus Fraksi PDIP Arteria Dahlan kepada bidan desa PTT. Menurut anggota Komisi II DPR ini, tidak layak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Penumpang Batik Air Dikeluarkan dari Pesawat Gegara Mengaku Bawa Bom
- Prajurit Aktif Gugat UU TNI ke MK, Imparsial: Upaya Menerobos Demokrasi
- Ruang Sidang Hasto Disusupi Provokator yang Mengaku Dibayar Rp 50 Ribu
- Kementerian PKP Akan Renovasi 500 Rumah Warga Miskin Ekstrem di Jateng
- Bea Cukai Mataram Sosialisasikan Ketentuan Kepabeanan ke PMI
- PUI dan Kementerian ATR/BPN Teken MoU: Pemerataan Aset-Revitalisasi Peran Umat