Politikus PDIP Kritik Dua Putusan MK Soal Pilkada Ini
Jumat, 07 Oktober 2016 – 12:18 WIB
Putusan MK tersebut imbuh anggota Komisi II DPR RI ini, semakin menyuburkan politik dinasti di negara demokrasi.
"Jangankan dua periode menguasai daerah, sepanjang zaman bisa saja satu kelompok dinasti menguasai daerah. Kan tinggal mereka gilir saja untuk jadi kepala daerah, mulai dari bapak, istri, anak, menantu, besan dan berlanjut ke cucunya. Kesempatan warga yang berada di luar dinasti, kapan?," tanya Rahmat.(fas/jpnn)
JAKARTA - Sulit bagi DPR untuk membuat regulasi yang mendukung agar lembaga survei politik memberikan kontribusi positif terhadap proses demokrasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Tablig Akbar Majelis Nurul Musthofa: Ridwan Kamil akan Perjuangkan Pengajian di Monas
- Pilwalkot Semarang 2024: Restu & Doa Jokowi untuk Yoyok-Joss
- Teriakan 'Ganti Bupati' Menggema di Kampanye Akbar Paslon 02
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- Lihat Senyum Jokowi saat Kampanye Luthfi-Yasin di Simpang Lima Semarang
- Kantor PKS Didemo Massa, Minta Kadernya Disanksi