Politikus PDIP Menduga Terjadi Mark-UP Pengadaan Tanah RS Sumber Waras

jpnn.com - JAKARTA – Kebijakan pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta diduga telah merugikan negara mencapai Rp484 miliar. Dugaan tersebut mengacu pada hasil kajian Kapoksi Fraksi PDIP DPR dan hasil verifikasi laporan kajian keuangan Pemprov DKI tahun 2014 sebagai dokumen publik.

“Pembebasan lahan tersebut menyalahi prosedur karena dan diduga terjadi mark-up sebesar Rp484 miliar,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan dalam diskusi bertajuk “Kasus Pembelian Lahan Sumber Waras oleh Pemda DKI” di Pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut politikus PDIP ini, prosedur pembeliannya sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, dan diduga ada kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Selain itu, dia mengkritisi ketidaktegasan BPK DKI dalam pengadaan lahan senilai Rp755 miliar. Sebab BPK DKI hanya merekomendasikan untuk pembatalan pembelian lahan yaitu hanya bicara angka Rp191 miliar.

“Karena itu, Komisi II DPR akan memangg BPK DKI, Pemrpov DKI dan Walikota Jakarta Barat. Sebab ada hal besar di balik pembelian lahan itu. Kalau tidak, kasus ini bisa hilang,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu.

Apalagi, menurut Arteri, lahan RS Sumber Waras itu bukan untuk dijual, tidak ada studi kelayakan. Berdasarkan PP Nomor 49 tahun 2008, Plt itu harus memahami posisi dulu, tidak boleh mengubah program pejabat sebelumnya, terlebih situasinya darurat.

“Obyek tanahnya pun di Tomang Utara, bukan di jalan Kyai Tapa. Yang harga seharusnya Rp 7 jutaan, tapi dijual Rp 20,755 juta per meter,” terangnya.

Karena itu, dia meminta negara harus hadir dalam kasus tanah RS Sumber Waras ini. DPR, kata dia, akan terus mengawalnya sampai tuntas.