Politikus PDIP Minta Mendikbud Sadar Posisi

jpnn.com, JAKARTA - Poltikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, tidak mencari pembenaran atas kebijakan Lima Hari Sekolah (LHS) yang telah dibatalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya minta Kemendikbud tahu posisi dan jangan ngotot serta mencari pembenaran lagi yang semakin meresahkan publik," ujar Arteria di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (20/6).
Muhadjir, katanya, harusnya bisa membaca sinyal yang disampaikan Presiden Jokowi soal kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra tersebut.
Pertama, kebijakan LHS akan dibahas kembali secara mendalam dalam forum rapat terbatas dengan memperhatikan masukan pada ulama dan pengiat pendidikan, khususnya pendidikan Islam.
"Kedua, payung hukumnya kan nantinya Peraturan Presiden, bukan peraturan mendikbud," tegas wakil rakyat Daerah Pemilihan Jawa Timur VI ini.
Karena itu, tambah dia, tidak perlu lagi ada justifikasi macam-macam. Sebab, Presiden Jokowi sudah mendengar aspirasi masyarakat yang menolak kebijakan tersebut. Intinya, kebijakan LHS dikaji ulang dan tidak diberlakukan.
"Jadi jangan membuka polemik baru, nanti desersi, melawan perintah atasan, kan tidak elok. Apalagi ini kan untuk tujuan baik. Saya minta mendikbud patuh dan satu komando dengan Presiden," pintanya.
Sebelumnya Mendikbud Muhadjir sempat berdalih jika kebijakan LHS bukan inisiatifnya sendiri. Sebab, pengurangan hari sekolah menjadi lima hari telah disetujui oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kabinet 3 Februari 2017.(fat/jpnn)
Poltikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, tidak mencari pembenaran atas kebijakan Lima Hari
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina
- Brando PDIP Minta Dispenda Kawal Ketat Kebijakan Pramono Turunkan Tarif BBM Kendaraan untuk Warga Jakarta
- Maqdir Sebut KPK Bangun Narasi Keliru Soal Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
- Bikin Surat Lagi, Hasto Kian Yakin Perkara yang Menjeratnya sebagai Pengadilan Politik
- Sidang Lanjutan Hasto Kristiyanto Dihadiri Elite PDIP, Kepala Daerah, dan Keluarga