Politikus PDIP: Pemkot Bekasi Lecehkan Menteri Jokowi
Anim berharap Menteri PUPR segera mengambil sikap tegas terkait penggusuran di Kota Bekasi. Pasalnya hampir semua bangunan yang digusur berada di atas tanah milik Kementerian PUPR. Selain itu, tidak jelas peruntukannya untuk apa, karena saat dikonfirmasi ke Kementerian PUPR, belum pernah ada izin pemanfaatan lahan yang melampirkan DED.
"Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan. Komunikasi yang baik dengan warga, dan siapkan relokasi untuk korban penggusuran,” tegas Anim.
Situasi baru mereda setelah beberapa anggota DPRD turun ke lokasi penggusuran. Ratusan Satpol PP dan Polisi berangsur meninggalkan lokasi.
Seperti diketahui, Pemkot Bekasi menargetkan penggusuran di 51 titik, sebagian besar diantaranya adalah bangunan-bangunan di atas lahan milik Kementerian PUPR yang diserahoperasikan kepada PJT II. Saat ini menggusuran sudah dilakukan di 47 titik. Sekitar 10.000 jiwa bakal kehilangan tempat tinggal.
Persoalan ini memanas karena Pemkot Bekasi dianggap tidak manusiawi dalam melakukan penggusuran. Tidak ada dialog dengan warga, dan tidak disiapkan relokasi.(fri/jpnn)
JAKARTA - Warga Pekayon, Kota Bekasi kembali kena teror. Kemarin, ratusan petugas Satpol PP Pemkot Bekasi dan buldozer kembali menggusur pemukiman
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS