Politikus PDIP: Pencopotan Menteri Rini Tak Perlu Arahan Megawati
jpnn.com - JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan di DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan dorongan kepada Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle Menteri BUMN Rini Soemarno tidak perlu arahan Ketum partainya Megawati Soekarnoputri.
Menurut Hendrawan, adanya penolakan fraksi-fraksi di DPR terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) masuk dalam APBN 2016, sudah cukup mewakili sekaligus sinyal bagi Presiden, bahwa DPR tidak puas dengan kinerja Meneg BUMN tersebut.
“Dari penolakan fraksi-fraksi terkait PMN untuk BUMN itu kan sudah jelas. Itu sinyal kementerian negara ini tidak kredibel di mata 10 fraksi," kata Hendrawan saat dihubungi wartawan, Rabu (4/11).
Tim ekonomi Fraksi PDI Perjuangan itu menyebutkan, pengisian posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karenanya Ketum partainya tidak akan ikut campur memengaruhi Presiden.
“Ibu (Mega) kan tahu posisi. Tapi tidak perlu pesan Ibu Ketum, pesan Senayan kan sudah jelas," tegas Hendrawan.
Akan tetapi dia menyebutkan kalau reshuffle jadi dilakukan, maka partainya berharap langkah tersebut harus mampu mengisi kelemahan-kelemahan dalam Kabinet Kerja.
“Kami berharap Presiden dalam reshuffle kali ini betul-betul pertimbangannya menyeluruh, komprehensif, dan kemudian betul-betul memaksimalkan sinergitas," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan di DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan dorongan kepada Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle Menteri BUMN
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Konon, Hasto Jadi Tersangka Akibat Kritis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan era Jokowi
- Pengamat Nilai Vonis Pengadilan Bikin Pengusaha Takut Jalani Bisnis Tambang
- Ketua Gempar Kalbar Diharapkan Bantu Selesaikan Masalah Masyarakat
- Ribuan Kader Ansor-Banser Jaga Ratusan Gereja Saat Natal, Addin: Wujud Toleransi Beragama
- KPK Menetapkan Hasto Sebagai Tersangka, Ronny PDIP Menduga Ada Upaya Kriminalisasi
- PDIP Anggap Kasus yang Menjerat Hasto Sebagai Teror Politik