Politikus PDIP: Presiden Harus Tegas, Partai tak Sejalan Harus Keluar Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Isu perombakan kabinet muncul lagi. Walaupun reshuffle memang hak prerogatif presiden, tapi beberapa pandangan dan analisa soal reshuffle Kabinet Kerja sudah menjadi santapan publik.

Politikus PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin menilai wacana reshufle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019.

Tentu saja, kata dia, kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam pilpres yang akan datang.

Menurut TB Hasanuddin, konstelasi politik di 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik di 2014. Dua kekuatan pada Pilpres 2014, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan tetap menggumpal dan mengkristal pada Pilpres 2019.

Sedikit beda, adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo, dan kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Peta kekuatan yang hampir tak berubah ini, kata TB Hasanuddin, sangat jelas terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Terakhir misalnya, dalam persoalan pro dan kontra terhadap Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

"Dalam persoalan ini tetap ada kekuatan di Senayan, dengan satu pihak adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP, dan pihak lain adalah PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat," kata Hasanuddin, Jumat (14/7).

Dia menambahkan, suasana serupa juga tampak jelas dalam pilkada DKI Jakarta dan pilkada serentak 2017. Peta politik dan aroma dalam pilkada ini benar-benar menggambarkan dan mencerminkan secara nyata antara kekuatan KMP dan KIH.