Politikus PDIP Sayangkan Jokowi Membiarkan Reshuffle Jadi Isu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menanggapi isu reshuffle kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akhir-akhir ini kembali muncul.
"Saya kira 'reshuffle' jangan jadi isu ya. Kalau mau 'reshuffle' ya 'reshuffle'," katanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu.
Ia mengatakan reshuffle atau perombakan anggota kabinet menjadi hak prerogatif presiden.
"Saya kira presiden paham betul bagaimana kompetensi masing-masing menterinya dan komunikasi dengan ketua parpol pengusung juga intens. Menurut saya, 'monggo-monggo' saja ('reshuffle') karena situasi saat ini membutuhkan kebersamaan dari pemerintah dan kabinetnya," kata politikus PDIP itu.
Ia mengatakan jangan sampai presiden memiliki menteri namun tidak memiliki kabinet.
"'Reshuffle' harus mengarahkan menteri agar menjadi kabinet yang ikut menyelesaikan banyak hal, terutama dalam situasi yang tidak mudah ini," katanya.
Ia mengatakan presiden tidak hanya membutuhkan menteri kompeten tetapi membutuhkan kabinet yang solid.
"Terutama pada hal-hal yang menyangkut pangan, logistik, dan energi. Saat ini kan tidak dalam situasi normal, apalagi global. Solid saja belum tentu selesai, maka kalau 'reshuffle' itu hak presiden," katanya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menanggapi isu reshuffle kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akhir-akhir ini kembali muncul
- Febri Nilai Dakwaan Terhadap Hasto Menyimpang dari Fakta Hukum
- PSI Paling Dekat dengan Jokowi, Wajar Mengadopsi Partai Super Tbk
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya
- Fraksi PDIP di DPR akan Mengawal Sidang Hasto Kristiyanto
- Maqdir Sebut Dakwaan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Bertentangan dengan Fakta Hukum