Politikus PDIP Sebut Investor Migas Resah karena Rizal Berulah
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi, Nasyirul Falah Amru semakin lantang mengkritik Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Politikus PDI Perjuangan itu menuding Rizal menjadi biang bagi kontraktor Blok Masela, Inpex Corporation memangkas (downsizing) 40 persen dari jumlah pegawainya gara-gara polemik tentang ladang gas di Laut Arafuru tersebut.
Falah mengatakan, Inpex tak akan melakukan downsizing andai Rizal tidak memicu polemik yang membuat gaduh. Padahal, kata Falah, urusan teknis soal Blok Masela bukan di Rizal, tetapi ada pada Sudirman Said selaku menteri ESDM.
”Ini semua akibat gangguan dari menko maritim (Rizal Ramli) yang memolitisir proses pengambilan keputusan teknis yang menjadi kewenangan menteri ESDM,” kata Falah di Jakarta, Rabu (16/3).
Pernyataan Falah tu sebagai respons atas informasi dari Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi yang menyebut Inpex memutuskan memangkas 40 persen dari total pegawainya di Indonesia. Penyebabnya, perusahaan asal Jepang itu tak kunjung mendapat kejelasan soal revisi rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Blok Masela.
Sebelumnya Rizal memang getol menyuarakan pentingnya kilang Blok Masela dibangun di darat. Alasannya karena lebih hemat dan untuk kepentingan jangka panjang.
Sedangkan Menteri ESDM Sudirman Said juga mengantongi hasil kajian tentang kilang Blok Masela yang lebih menguntungkan jika dibangun di laut. Karenanya polemik tentang kilang Blok Masela pun terus bergulir.
Namun, Falah menganggap Rizal yang justru memperkeruh suasana. Bahkan, kata Falah, bisa-bisa investor hengkang karena ulah Rizal. ”Akibat kekonyolan Rizal, investasi USD 14 miliar terancam hengkang,” sesalnya.(JPG/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri